Sebagai bentuk kontribusi Perusahaan dalam pembangunan infrastruktur nasional, PT Margautama Nusantara (MUN) melalui anak usahanya PT MMN melakukan penandatanganan kontrak kerjasama desain dan konstruksi pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani (Seksi III) Makassar dengan Wika Beton. Acara yang dihadiri oleh jajaran Direksi PT Margautama Nusantara (MUN) dan PT MMN sebagai pemilik proyek; Nippon Koei, Co., Ltd sebagai konsultan pengawas proyek; dan jajaran Direksi Wika Beton sebagai kontraktor dalam proyek ini diadakan pada 02 April 2018 di di Private Dining Room I & II , Lantai 6 The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta.

Anwar Toha, Direktur Utama PT MMN mengatakan, “Perusahaan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya melalui pembangunan jalan tol layang ini untuk membangun konektivitas di Timur Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan menggandeng berbagai pihak baik asing maupun nasional yang dinilai telah memiliki pengalaman di bidang kontruksi pembangunan jalan”.

Untuk menjamin kualitas dan keselamatan selama masa kontruksi, proses pembangunan akan di supervisi oleh Nippon Koei, Co., Ltd yang merupakan salah satu consultant engineering terbesar di Jepang. Selain itu, Perusahaan sebagai pemilik proyek juga menunjuk advisor asing dari NEXCO West sebagai badan usaha jalan tol di Jepang yang juga membantu mengawasi dan memberi masukan dalam pengerjaan proyek ini.

Melalui penandatangan ini, maka proses kontruksi pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani (Seksi III) siap dilakukan pada akhir April 2018. Pembangunan jalan tol layang ini merupakan salah satu bentuk kontribusi MMN yang turut serta dalam memberikan solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan di Kota Makassar. Selain itu, pembangunan ini juga ditujukkan sebagai penambahan lingkup Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I & II (PT MMN), Jalan Tol Layang A.P. Pettarani (Seksi III) yang dibangun di atas jalan nasional A.P. Pettarani. Jalan tol layang yang memiliki panjang 4,3 km ini memiliki nilai investasi lebih dari 2 (dua) triliun rupiah dengan masa kontruksi selama 22 bulan tanpa adanya pembebasan lahan.